Koran Harian BanjarmasinPost hari ini di halaman pertamanya mengangkat berita dengan judul "Kepala Sekolah Banjarmasin Menolak, Minta Kurikulum 2013 Serentak". Ini terkait rencana tidak serentaknya pemberlakuan Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar. Kepala MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) Banjarmasin, Ismail, menyatakan menolak itu.
Ismail menilai pemberlakuan kurikulum 2013 hanya untuk SD berakreditasi A dan B, merupakan bentuk diskriminasi karena sekolah lainnya tetap menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
Dia menegaskan, proses pendidikan seharusnya sama. Tidak ada perbedaan antara sekolah swasta dan negeri atau berakreditasi dan belum berakreditasi. Apabila ada pembedaan, dikhawatirkan kesenjangan antar sekolah makin lebar.
Akibatnya, hanya sekolah berakreditasi yang biasanya berada di perkotaan, diburu anak didik. Sebaliknya, sekolah pinggiran akan makin terisolasi, bahkan mungkin akan ditinggalkan muridnya.
"Keberadaan sekolah pinggiran itu tetap diperlukan. Mereka bisa berkembang jika didukung pemerintah seperti menyediakan sarana dan prasarana serta pemerataan guru. Kasihan murid, dianaktirikan," tegas Ismail.
Menyikapi itu. Kepala Disdik Banjarmasin, Nor Ipansyah menegaskan Kurikulum 2013 tetap akan dilaksanakan karena sudah menjadi program pemerintah. Namun, karena kendala anggaran pemberlakuannya secara bertahap.
Andaikata ada penolakan pun, kurikulum baru tetap dilaksanakan. "Ini sudah komitmen pemerintah, pasti di-
laksanakan di semua daerah," ucapnya.
Kepala Disdik Kalsel Ngadimun juga meminta para guru tidak resah. "Kita tunggu surat resminya saja. Kalau
sudah ada penjelasan resmi, langsung kami sosialisasikan dengan mengggelar rapat bersama Disdik se-Kalsel," kata Ngadimun yang secara pribadi mengharapkan kurikulum dilaksanakan secara serentak.
Sedangkan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalsel, Abdul Kamil mengharapkan para guru lebih fokus menyiapkan diri menghadapi pemberlakuan Kurikulum 2013. "Kami akan keliling kabupaten dan kota untuk melakukan sosialisi," ucap dia.
Terkait sosialisasi, guru SDN Palam 2 Banjarbaru, Fahrul mengungkapkan para guru di sekolah itu belum
mendapat sosialisasi. Padahal sebagai sekolah yang berakreditasi B+, tempatnya mengajar akan mengawali penerapan Kurikulum 2013. "Informasinya sih ada sosialisasinya. Tapi, sampai saat ini masih belum ada," ujarnya.
Tingkat Kelas
Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Ahmad Suriansyah berpendapat, seharusnya penahapan implementasi Kurikulum 2013 itu didasarkan tingkat kelas, bukan akreditasi. Artinya semua sekolah harus menyelenggarakan tapi tidak semua tingkat kelas.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang mendasari pemikiran itu. Yakni, sudah familiar dengan model tematik, lebih efisien, minimalisasi risiko akademik dan mempermudah pembinaan guru.
"Dengan implementasi bertahap berdasarkan tingkatan kelas, maka tidak terjadi disvariasi lulusan. Kalau berdasar akreditasi, akan ada lulusan berbekal kurikulum baru, ada pula lulusan dengan kurikulum lama. Kondisi itu merugikan siswa secara akademik dan kualitas," tegas Suriansyah.
