Untuk pertama kalinya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dipimpin oleh seorang perempuan. Siapa dia? Adalah Sylviana Murni, sebelumnya menjabat Asisten Pemerintahan DKI, yang ditunjuk Gubernur DKI Joko Widodo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP. Ibu Syliviana ini terbilang lain dari perempuan biasa, sebelumnya, di masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo, Sylviana juga menjadi perempuan pertama yang menjadi wali kota dan bertugas di Jakarta Pusat.
Diantara gebrakan Jokowi dalam tata kelola pemerintahannya adalah dengan mengangkat perempuan sebagai Kepala Satpol PP. Ini terbukti pada saat di Solo semasa menjabat sebagai walikota, Jokowi juga pernah mengangkat wanita sebagai Kepala Satpol PP. Mungkin maksud Jokowi adalah untuk menghilangkan unsur kekerasan dan seram dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP yang identik dengan gusur-menggusur dan pentungan pun kini sedikit demi sedikit mulai dihilangkan oleh Jokowi.
Sylviana Murni menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI yang baru menggantikan Effendi Anas, yang memasuki masa pensiun. Serah terima jabatan dilaksanakan hari ini 22/02/2013 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, lantai 4 Gedung Blok G, Balaikota Jakarta. Serah terima jabatan tersebut tertuang dalam surat undangan Nomor 146/-083.12 yang ditandatangani Sekda DKI Fadjar Panjaitan tertanggal 21 Februari 2013.
Sebelumnya, Jokowi telah beberapa kali memimpin apel Satpol PP. Jokowi memberikan beberapa wejangan yang tegas tetapi tetap humanistis kepada aparat Satpol PP. "Yang penting itu cara pendekatannya. Pendekatan yang saudara-saudara (aparat Satpol PP) lakukan dalam hal menjaga ketertiban, keamanan, di masyarakat jangan sampai ada lagi yang menggunakan kekerasan fisik," kata Jokowi, saat memimpin apel Satpol PP di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/11/2012) lalu.
Elemen penting lainnya, menurut Jokowi, adalah mengedepankan proses dialog dan berbicara, tetapi tetap tidak menghilangkan sikap tegas Satpol PP. Tegas itu, kata Jokowi, adalah tetap diangkut tetapi tidak digebuki. Ketegasan Satpol PP pun masih sangat diperlukan karena apabila Satpol PP tidak tegas, kata dia, maka wibawa Satpol PP juga akan turun.
"Tidak tegas, wibawa Satpol PP akan turun sehingga penggunaan tameng, pentungan, pisau belati, sebesar-besarnya dan sedapat mungkin untuk dihindari," ujarnya.
Yang paling penting, Satpol PP merupakan cerminan dan watak dari pemerintah daerah. Apabila Satpol PP memiliki wibawa, pemdanya juga memiliki wibawa. Kalau kasar, kata Jokowi, pemdanya juga dipersepsikan kasar.
"Kalau di dalam sebuah wilayah, daerah harus bersih, ya bersihkan, tapi cara-caranya persuasif dan dialog. Dengan cara pre-emptif, preventif, persuasif, dan rehabilitatif. Satpol PP diciptakan bukan untuk berkelahi atau berantem. Saya kira semuanya sudah paham," kata Jokowi. (Tribun/Kompas)
