Keabsahan hasil ujian nasional SMA/SMK sederajat tahun ini diragukan banyak pihak. Ini disebabkan banyak prosedur standar yang dilanggar, mulai dari pelaksanaan yang tidak serempak, naskah soal dan lembar jawaban yang difotokopi, hingga lembar jawaban fotokopi yang tanpa barcode.
 |
| Ilustrasi : UN |
Selain itu, lembar jawaban dinilai terlalu tipis sehingga bermasalah saat dihapus siswa dan dipindai panitia.
”Ujian nasional kali ini tidak menggambarkan prestasi siswa yang sebenarnya,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Banjarmasin Kasim Abdurrahman, Minggu (21/4).
Sekretaris Dewan Pendidikan Sumatera Utara Mahdi Ibrahim mengatakan, ujian nasional SMA/ SMK/MA yang baru dilaksanakan di Medan, Senin ini, karena sebelumnya ketiadaan soal, sangat merugikan siswa. ”Persiapan UN selama setahun ini, tiba-tiba pelaksanaannya mundur sehingga mengganggu psikis siswa,” kata Mahdi.
UN yang dilaksanakan Senin ini pun masuk kategori UN susulan. Padahal, sesuai aturan, UN susulan hanya untuk siswa yang sakit atau berhalangan.
”Yang terjadi di sini, pemerintah yang salah dan siswa yang menjadi korban,” kata Ketua Dewan Pendidikan Kota Medan Mutsyuhito Solin.
Penundaan UN pun membuka peluang terjadi kebocoran soal. Jika hasil UN nanti bagus, bisa saja siswa dituding mendapatkan bocoran soal. Sebaliknya jika hasilnya jelek, siswa juga yang disalahkan. ”Karena itu, UN kali ini tidak menggambarkan prestasi siswa yang sebenarnya,” tambah Solin.
Ketua Panitia Penyelenggara UN SMA Sumatera Utara Yusri menjelaskan, naskah soal untuk UN SMA susulan telah tiba di Medan dan didistribusikan ke 29 kota/kabupaten. Dia berharap tidak ada lagi keluhan mengenai kekurangan soal UN yang akan dilaksanakan Senin ini.
Siswa jadi korban
Kepala SMA Negeri 6 Mataram, Nusa Tenggara Barat, Muhtadi Hairi mengatakan, berbagai pelanggaran prosedur, seperti soal yang difotokopi tetapi hasilnya kabur dan sulit dibaca, bukan kesalahan siswa. ”Tidak adil jika nanti hasil UN buruk, kemudian siswa disalahkan,” kata Muhtadi. Di sekolah ini 40 siswa IPS sempat menolak UN hari pertama karena fotokopian soal UN sulit dibaca. Setelah dibujuk, akhirnya siswa mau mengerjakan soal sebisanya.
Kepala SMA Negeri 1 Mataram Fatwir Udzali mengatakan, penyelenggaraan UN di sekolahnya ditunda sampai siang karena harus menunggu fotokopi soal. ”Saat UN siang hari, kondisi fisik dan psikis siswa tentu sangat berbeda jika UN diselenggarakan sesuai jadwal pada pagi hari,” kata Fatwir.
Kelambatan penyelenggaraan UN juga terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
”Penundaan ujian nasional memang sangat memengaruhi psikis siswa,” kata Rubitho, Kepala SMA Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kaltim.
Kepala SMA Katolik Frateran Ndao Ende Frater Maria Sarto BHK mengatakan, kacaunya penyelenggaraan UN kali ini sangat merugikan siswa sehingga tidak tepat jika dijadikan acuan untuk kelulusan siswa, apalagi untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Ia mengusulkan, hasil UN dibatalkan dan kelulusan siswa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. ”Pemerintah harus berani bersikap tegas untuk perbaikan ke depan. Perguruan tinggi negeri juga memiliki alat ukur atau standar tersendiri dalam penerimaan mahasiswa baru,” tuturnya.
Jadi acuan
Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah mengakui, banyak prosedur standar pelaksanaan UN kali ini yang tidak terpenuhi. Ini disebabkan saat itu kondisinya krisis sehingga berbagai tindakan cepat harus dilakukan untuk menyelamatkan siswa. ”Kondisi di lapangan sudah tidak memungkinkan dilakukan prosedur karena sebagian besar tidak sesuai rencana,” kata Aman.
Anggota BSNP, Teuku Ramli Zakaria, menjelaskan, BSNP hanya menyusun standar operasi UN. Adapun materi soal dibuat Pusat Penelitian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud, sedangkan kontrak dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud.
”Dalam kasus ini BSNP siap diaudit,” kata Aman.
Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, meskipun beberapa tindakan darurat dilakukan, seperti menggandakan soal dengan fotokopi, semuanya tetap dalam pengawasan panitia dan petugas berwenang. Karena itu, dia meyakini, kebocoran soal sulit terjadi sehingga hasil UN tetap sah dan bisa jadi acuan prestasi siswa.
Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin Bakhtiar mengatakan, agar kasus kekurangan soal tidak terjadi lagi, pada masa mendatang pencetakan soal sebaiknya dilakukan di daerah masing-masing. Gubernur Bali I Gede Mangku Pastika juga menyarankan agar pencetakan soal ujian dilakukan per wilayah sehingga kekurangan soal bisa segera ditanggulangi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Djoko Santoso mengatakan, hasil UN SMA tahun ini akan tetap menjadi ”tiket masuk” atau bahan penilaian masuk perguruan tinggi negeri.
Penerimaan mahasiswa baru pada tahun ini, kata Djoko, tetap menggunakan integrasi vertikal antara SMA dan PTN. Nilai rapor dan hasil UN merupakan parameter yang digunakan dalam seleksi masuk PTN, bahkan nilai UN menjadi ”syarat perlu” atau harus ada.
Alasan UN sebagai ”syarat perlu” dalam penerimaan mahasiswa di tahun ini itulah yang, kata Djoko, mendorong PTN untuk menjaga kredibilitas UN dengan mengawasi pelaksanaan secara ketat. ”Teman-teman di PTN masih yakin hasil UN dapat dipercaya,” ujarnya. (kompas Cetak, 22/4/201
